Bulukumba – Musim panen padi tahun ini mulai berlangsung di sejumlah wilayah di Kabupaten Bulukumba, salah satunya di Kecamatan Gantarang, Jumat, 21 Februari 2025.
Nakir (54), seorang petani asal Kecamatan Gantarang, mengaku senang dengan harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, dan tidak boleh dibeli di bawah harga tersebut.
“Saya lihat di media sosial dan televisi, Pak Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian sudah menetapkan harga gabah petani serentak Rp6.500 per kilogram,” ujar Nakir.
Sementara itu, Hasdi, seorang pedagang gabah, menyampaikan bahwa meskipun harga Rp6.500 per kilogram berlaku secara nasional, kualitas dan kadar air gabah tetap menjadi pertimbangan.
“Iya, harga serentak petani memang Rp6.500, tapi harus sesuai standar kadar air dan kualitas gabahnya,” kata Hasdi kepada wartawan.
Hasdi juga menyebutkan bahwa pengawasan harga gabah nantinya akan melibatkan TNI, dalam hal ini Babinsa, bersama pihak Bulog yang akan turun langsung ke lapangan menemui para petani.
“Nanti Babinsa dan Bulog akan mendata langsung petani karena beberapa di antaranya harus didata untuk pengawasan harga,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Desa Bontonyeleng, Andi Mauragawali, yang akrab disapa Opu, menyatakan bahwa hampir 99 persen warganya adalah petani. Ia memastikan harga gabah tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kilogram.
Namun, Opu mengkhawatirkan apabila hanya Bulog yang ditugaskan menyerap seluruh hasil panen petani, karena terbatasnya fasilitas pengolahan.
“Bulog harus mengeringkan dulu gabah sebelum masuk pabrik, sementara Bulog tidak punya fasilitas itu. Makanya, pedagang bisa jadi mitra Bulog untuk menyerap gabah petani. Tapi pertanyaannya, adakah pedagang yang mau rugi? Tentu tidak,” ungkapnya.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, turut merespons kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram.
Ia memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka menghasilkan gabah berkualitas.
“Itu kan keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan petani. Selain itu, petani harus kita dorong untuk menghasilkan gabah terbaik,” ujar Sutarto, dikutip dari Liputan6.com, Jumat, 21 Februari 2025.
Sutarto menegaskan pentingnya pendampingan terhadap petani, khususnya dalam proses panen, agar hasil gabah sesuai standar kualitas.
“Kami dari penggilingan padi siap bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pendampingan agar gabah yang dihasilkan berkualitas tinggi dan rendemannya baik, sehingga petani bisa dapat harga lebih tinggi,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pendampingan waktu panen tidak bisa ditunda, karena panen yang terlalu cepat atau terlambat bisa menurunkan kualitas gabah.
“Di lapangan, pendampingan saat panen itu penting. Jangan sampai petani panen sebelum waktunya, hanya karena alasan alat panen tidak tersedia. Ini yang perlu kita dampingi,” pungkas Sutarto.
Sumber: rubrik.co.id
